Perbandingan Sistem E-Government Indonesia dengan Korea Selatan

Sejak tahun 2003 PBB mengembangkan indeks pengembangan e-government (e-government development index-disingkat EGDI) sebagai dasar pemeringkatan negara-negara yang menjadi anggota PBB. EGDI adalah indikator komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan untuk menggunakan TIK untuk menyediakaan memberikan layanan publik. EGDI untuk edisi 2012 diukur berdasarkan tiga sub index yaitu online service index, telecommunictaion index, dan human capital index. Formula perhitungan EDGI adalah sebagai berikut.
EGDI = (⅓Online service index)+(⅓ Telecommunication index)+(⅓Human capital index)
Pengukuran Online Service Index menggunakan hasil pengamatan terhadap website pemerintah pusat, berbagai portal nasional dan beberapa website kementerian yang relevan. Sedangkan pengukuran dua sub indeks lainya menggunakan data sekunder. Telecommunication infrastructure index merupakan rata-rata aritmetik dari lima indikator yaitu (1) estimated internet users per 100 inhabitants, (2) number of main fixed telephone lines per 100 inhabitants, (3) number of mobile subscribers per 100 inhabitants, (4) number of fixed internet subscriptions per 100 inhabitants, dan (5) number of fi xed broadband facilities per 100 inhabitants. Human capital index adalah rata-rata terbobot dari dua indikator yaiyu (1) adult literacy rate dan (2) the combined primary, secondary, and tertiary gross enrolment ratio.
Pada edisi kali ini Indonesia menempati posisi ke 97 dunia dengan nilai EGDI 0.4949, atau meningkat sebanyak 12 tangga dibandingkan edisi 2010. Nilai EGDI Indonesia sedikit di atas rata-rata dunia yaitu sebesar 0.4877. Namun di wilayah ASEAN Indonesia masih menempati posisi tujuh dibawah Singapura, Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Berikut perkembangan peringkat Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara ASEAN sejak edisi 2003, yang disarikan dari 6 edisi yang dirilis oleh PBB.

Terlepas dari metodologinya yang terus disempurnakan hingga kini, selama kurun waktu sepuluh tahun, peringkat Indonesia cenderung menurun dari tahun 2003 sampai 2010. Baru pada edisi terakhir Indonesia mulai meningkat lagi. Secara umum peringkat negara ASEAN relatif stabil atau fluktuatif selama satu dasawarsa, kecuali Thailand dan Filipina yang cenderung menurun hingga edisi terakhir. Trend tersebut
World Top Ten
Korea Selatan menempati urutan pertama dunia dengan nila EGDI 0.9283, diikuti oleh Belanda (0.9125), Inggris (0.8960) dan Denmark (0.8889). Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Norwegia, Singapora dan Swedia menempel ketat di bawahnya. Nilai rata-rata EGDI edisi 2012 sebesar 0.4877, meningkat dibandingkan edisi sebelumnya tahun 2010 sebesar 0.4406. Berikut peringkat sepuluh besar dunia, termasuk nilai tiga indeks pengukuran EGDI.

Korea Selatan dan Singapura yang masuk sepuluh besar dunia, otomatis menjadi dua negara terdepan di wilayah Asia. Jepang hanya menempati peringkat ke empat di bawah Israel. Tiga negara timur tengah masuk yaitu UAE, Bahrain, dan Arab Saudi. Malaysia mendampingi Singapura menjadi wakil ASEAN . Berikut peringkat sepuluh besar Asia, beserta nilai EGDI dan peringkat sebelumnya.

Peringkat ASEAN
Indonesia menempati peringkat ke-97 dunia, atau meningkat dibandingkan edisi 2010 pada peringkat 109. Indonesia tergolong negara ASEAN yang mengalami kenaikan peringkat, yaitu naik 12 peringkat, atau peningkatan terbesar kedua di ASEAN setelah Brunei yang melinjak 14 peringkat. Negara yang merosot peringkatnya adalah Malaysia, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Peringkat ASEAN selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Penggunaan data indikator yang berbasis jumlah penduduk bisa dijadikan alasan Indonesia mengapa peringkatnya relatif rendah. Alasan tersebut masih bisa diperdebatkan, apalagi ada negara lain yang jumlah penduduknya lebih banyak tapi peringkatnya lebih baik dibandingkan Indonesia, yaitu China dan Amerika Serikat. Alasan yang lebih masuk akal adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat melek TIK dari sebagian besar penduduk Indonesia, serta lemahnya infrastruktur TIK. Berikut peringkat Negara dengan jumlah penduduk di atas 100 juta orang.

Perbandingan system e-government Korea Selatan dengan Indonesia. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Korea Selatan menduduki urutan pertama dunia atau setidaknya selalu berada di peringkat atas dalam hal penggunaan teknologi terutama untuk fasilitas e-governmentnya.
Hal ini di pengaruhi oleh beberapa factor seperti Korea Selatan sudah menerapkan system pemerintahan berbasis teknologi ini di semua aspek pemerintahannya baik itu di bidang pendidikan, keuangan, pertahanan, hingga kesejahteraan masyarakat, layanan e-Government Korea Selatan yang mendukung kecepatan proses administrasi antardepartemen sehingga semua masyarakat dapat memproses berbagai permintaan layanan yang diinginkan hanya dengan memeriksa semua jaringan tanpa mengharuskan masyarakat mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Pemerintah Korea Selatan juga memiliki sistem yang mengintegrasikan semua sistem kedalam dua pusat data, dan menyajikan layanan-layanan administrasi yang anti gangguan yang dioperasikan oleh tenaga kerja dengan keahlian yang unggul untuk menjamin keteraksesan semua layanan e-Government tanpa pernah terputus. Kehandalan dan keamanan informasi yang maju menjamin kemampuan monitor yang real time terhadap kesalahan sistem dan keamanan, sistem disaster recovery, dan sistem cadangan real time. Tidak hanya itu, pemerintah Korea Selatan juga memfasilitasi rakyatnya untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan public, atau menyampaikan kritik dan saran mereka tentang pengelolaan administrative serta pembuatan kebijakan secara online hanya dengan mengunjungi situs yang sudah disediakan, e-people window namanya, situs inilah yang akan menampung dan menerima segala saran atau masukan serta kritikan dari masyarakat untuk pemerintah. Selain itu terdapat pula Single Window for Business Support, meyediakan sebuah informasi yang luas dan layanan untuk mendukung semua aktivitas bisnis perusahaan seperti layanan informasi sipil, informasi kebijakan, dan layanan-layanan lainnya.

Korea Selatan juga memiliki system yang bernama On-Nara Business Process Systems (BPS) adalah sebuah sistem manajemen bisnis baru yang mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi sebab sistem menangani, merekam dan mengelola dengan mekanisme terstandarisasi pada semua prosedur online bisnis pemerintah. Pada sistem ini semua proses yang dilakukan oleh pemerintah diklasifikasikan berdasarkan; fungsi dan tujuan, kemajuan proses dan kinerja yang secara sistematis dirunut hingga ke unit kerja yang paling dasar. Pembuatan dokumen dan prosedur-prosedur bisnis distandarisasi dan proses pembuatan keputusan direkam untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi administrasi publik.

Sistem e-governmnet di Indonesia, belum terlalu maju seperti Korea selatan. Di Indonesia, sebagian besar orang masih lebih memilih untuk menggunakan system tradisional atau bertatap muka secara langsung jika ingin mengurus surat-surat atau apapun yang berkaitan dengan pemerintahan, jika pun ada system e-government ini masih digunakan untuk sektor-sektor tertentu saja dan belum mencakup untuk semua sector pemerintahan. Sebagian besar yang bisa mengakses situs e-government ini hanya dijangkau oleh masyarakat di kota-kota besar dan bagi masyarakat yang sudah melek akan teknologi serta sudah mengenal internet, sosialisasi terhadap e-government ini juga masih kurang, hal ini juga semakin dipersulit dengan masih banyaknya daerah-daerah yang belum mengenal teknologi seperti internet. Padahal jika system e-government ini dikembangkan dengan serius akan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah, diantaranya:
• Pelayanan/service yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu pegawai kantor.
• Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan perasaan saling curiga dan kesalahan dari semua pihak.
• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya misalnya data tentang sekolah, rumah sakit, dll.
• Pelaksananan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video konferensi. Bagi indonesia yang memiliki area yang luas hal akan sangat membantu. Koordinasi, tanya jawab, diskusi antar pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa semuanya harus berada pada lokasi yang sama, tidak lagi harus berkumpul di satu tempat untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

Jadi sudah jelas seharusnya Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan dalam pengembangan system e-government. E-government bisa menjadi solusi yang tepat dari birokrasi pemerintahan yang rumit, sehingga birokrasi pemerintahan bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

Referensi:

http://plazaegov.blogspot.com/2010/06/rekam-jejak-kemajuan-e-government-korea_08.html

http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-the-people-indonesia/

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s